Hutan Mangrove di Provinsi Maluku Utara

Peta wilayah pengembangan budidaya perikanan di Provinsi Maluku Utara (https://www.researchgate.net)

Provinsi Maluku Utara (Malut) memiliki lahan mangrove dan sempadan pantai dengan buffer 100 m dengan luas ± 55.322,61 ha. Khusus luas hutan mangrove di Malut ± 46.259,41 ha dengan kategori rapat ± 29.848,83 ha dan kurang rapat ± 16.410,58 ha17. Sebaran hutan mangrove tersebut dominan berada pada fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 25.594,35 ha (55,33 %). Sisanya berada di areal penggunaan lahan (APL) seluas 13.790,01 ha, hutan lindung (HL) 4.999,04 ha, hutan produksi (HP) 1.324,07 ha dan hutan produksi terbatas (HPT) 551,94 ha.

Sebagian Hutan mangrove di Provinsi Maluku Utara

Sebaran

Sebaran mangrove terbesar di kabupaten Halmahera Selatan seluas 16.438,72 ha (35,54 %), disusul Kepulauan Sula–termasuk Pulau Talibau- 7.487,52 ha (16,19 %), Halmahera Timur 6.888,30 ha (14,89 %), Halmahera Barat 4.014,22 ha (8,68 %), Halmahera Utara 3.643,27 ha (7,88 %), Halmahera Tengah 3.278,65 ha (7,09 %), Pulau Morotai 2.119,51 ha (4,58 %), Kota Tidore Kepulauan 2.099,67 ha (4,54 %) dan Ternate 289,54 ha (0,63 %).

Kondisi Hutan Mangrove di Indonesia

Penyusutan

Berdasar data terbaru (2017), hasil digitasi dan pengolahan secara spasial menggunakan citra resolusi tinggi yang dilaksanakan BPDASHL Ake Malamo dengan Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Dirjen PDASHL maka total luasan mangrove Malut menyusut menjadi 41.228,7 ha atau berkurang sebanyak 5.030,71 ha (10,87%). Faktor penyebab penyusutan tersebut dapat berasal dari faktor alami maupun faktor manusia. Selanjutnya, secara terperinci, luasan mangrove di kabupaten / kota di wilayah Malut terlihat di tabel 1 berikut.

Tabel. 1. Kondisi Existing Mangrove Provinsi Maluku Utara

Permasalahan terkait pengelolaan hutan mangrove dan sempadan pantai di Malut saat ini adalah konversi mangrove menjadi lahan bukan mangrove antara lain sebagai lahan pertanian dan pemukiman, pembuangan sampah padat, pencemaran tumpahan minyak, pembuangan sampah cair dan reklamasi pantai. Tekanan penduduk tinggi berakibat terjadinya kerusakan ekosistem hutan mangrove dan degradasi lingkungan pantai, seperti kebutuhan kayu bakar dan bahan bangunan di daerah pantai.

Sumber:

Gerakan Hijau di Arus Poros Maritim (Rehabilitasi Mangrove Maluku Utara sebagai Pilar Ekonomi Biru) Oleh Muh. Arba’in Mahmud, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda BPDASHL Ake Malamo, Ternate, 97118. Email : m.niabra@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Hutan Mangrove Teluk Jailolo Halmahera Barat Maluku Utara

Thu Nov 5 , 2020
Teluk Jailolo yang rindang dengan lebatnya mangrove (https://backpackstory.me) Hutan Mangrove Teluk Jailolo terletak di kawasan pesisir Teluk Jailolo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil analisis data Citra Alos Avnir-2 bahwa luas mangrove yang terdapat di Teluk Jailolo adalah 393.77 ha, sebagian besar menyebar disekitar garis pantai […]