Kondisi Hutan Mangrove Pantura Jawa Barat

Indonesia merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yang dilansir memiliki panjang pantai 202.080 km2. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.093 km2 dengan luas wilayah perairan sekitar 6.315.222 km2.

Selain itu, FAO (Food and Agriculture Organization) di tahun 2007 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki hutan mangrove, dengan luas sekitar 3 juta hektare atau 19% dari luasan hutan mangrove di dunia.

Tetapi, jauh sebelumnya tahun 1999 silam, luas hutan mangrove Indonesia mencapai 8,2 juta hektare dengan rincian 2,5 juta hektare dalam kondisi baik dan 6,7 juta hektare dalam kondisi rusak. Angka tersebut berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS).

Dari hasil analisis tersebut, bisa disimpulkan bahwa ekosistem mangrove di pesisir Indonesia sedang dalam kondisi mengkhawatirkan. Padahal, ekosistem mangrove memiliki peranan penting sebagai fungsi ekologi, sosial-ekonomi, dan sosia-budaya di kawasan pesisir. Dan akibat masifnya pembukaan lahan (deforestasi) di kawasan pesisir serta masih minimnya upaya konservasi mengakibatkan munculnya sejumlah persoalan lingkungan misalnya abrasi.

Tak jauh berbeda dengan wilayah pesisir di Jawa Barat, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, tahun 2008 lalu luasan hutan mangrove di tanah Pasundan sekitar 38 ribu hektare dimana 18 ribu hektare mangrove dalam keadaan rusak dan mungkin saja jumlah tersebut bisa bertambah apabila melihat kondisi lingkungan dewasa ini.

Ada 11 kabupaten/kota yang sebagian wilayahnya memiliki kawasan pesisir pantai diantaranya, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.
Salah satunya di Kabupaten Subang, tepatnya di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura), ekosistem mangrove seluas kurang lebih 1000 hektare sebagian besar dalam kondisi rusak parah.

Aat Soeratin, budayawan Sunda menjelaskan tentang kondisi mangrove di pesisir utara Jawa dalam acara “Suka Cita Pesisir Nusantara” di Museum Geologi, Jl. Diponegoro, Bandung

Alhasani Amin, salah satu anggota Tim Ekpedisi pesisir Wanadri (Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung), kelompok pengiat alam bebas yang telah melakukan pengamatan selam 54 hari di Desa Mayangan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, pertengahan tahun 2016 lalu. Dari hasil pengamatannya menujukan bahwa rusaknya ekosistem mangrove di pesisir Pantura berpengaruh pada lingkungan sekitar.

Imam mengatakan, di pesisir Pantura telah terjadi penyusutan lahan daratan yang terkikis oleh air laut. Sehingga banyak sekali daratan yang habis karena terendam air rob. Diduga sepajang hampir 2 km lebih garis pantai juga sudah mundur.

“Kami mengamati itu karena di pesisir Pantura Subang merupakan areal bermain Wanadri sudah sejak lama. Sehingga kami menyadari kok setiap tahunnya hutan mangrove semakin berkurang, untuk itu kami melakukan pengamatan mengenai aspek lingkungan dan sosial di kawasan Pantura,” kata Imam saat ditemui di acara “Suka Cita Pesisir Nusantara” di Museum Geologi, Jl. Diponegoro, Bandung, Sabtu, (17/12/2016) lalu.

Dia menerangkan di sepanjang garis pantai, timnya menemukan pohon–pohon mangrove banyak yang tumbang dan rusak. Kemudian menemukan ubur–ubur dan brangkas (hewan endemik) yang mati akibat dari kondisi lingkungan yang tidak seimbang.

Untuk mengetahui karakteristik pantai, garis pantai terbaru dan kerusakan pantai yang terjadi, timnya menyusuri pantai sejauh 6 km. Dari sana, kata Iman, sudah sedikit sekali daratan yang ada hanya air rob sehingga penyelurusan pun mesti dilakukan menggunakan perahu.

“Kami juga mengecek kadar airnya, pH air disana berkisar antara 7.4 – 7.5. Kemudian kami memasang alat pemantau pasang surut air laut selama 29 hari. Dan selama proses berlangsung ternyata disana sudah mengalami penurunan muka tanah,” papar Iman.

Luas dan Sebaran Hutan Mangrove Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Hutan di Provinsi Jawa Barat (Hektar), 2016 (https://jabar.bps.go.id)

Dia menyebutkan banyak rumah masyarakat yang hancur akibat terkikis abrasi. Bahkan sampai ada rumah warga yang hampir setiap hari tergenang banjir rob. Itu menjadi permasalahan bagi masyarakat pesisir khusunya di Pantura. Sudah banyak yang pindah tetapi tidak sedikit dari warga memilih bertahan dengan alasan tidak ada biaya.

Imam menegaskan apabila tidak ada upaya konservasi pemulihan ekosistem mangrove. Maka, dapat diprediksikan 15 tahun kedepan akan seperti apa kondisinya.

Kehidupan Sosial di Pesisir

Usamah Latumakulita, anggota Wanadri yang meneliti sosial budaya di pesisir Pantura, mengatakan ada literatur menyebutkan bahwa mangrove sangat mendukung lingkungan disekitarnya. Dari literatur tersebut, timnya mengamati tentang bagaimana kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dengan kondisi mangrove yang telah rusak.

Dia mengungkapkan rusaknya mangrove berdampak pada 3 desa yang terancam tenggelam yaitu Desa Mayangan, Desa Legonwetan, dan Tegalurung. Jumlah penduduk ketiga desa tersebut sekitar 6.627 jiwa dengan rincian 74.1% masyarakat tergolong tidak mampu,  36% tidak lulus dari Sekolah Dasar (SD) serta hanya 23% masyarakat yang memiliki MCK sendiri.

Di lapangan, lanjut Usamah, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan tradisional. Nelayan ini tergolong nelayan yang hidupnya paling sulit karena keterbatasan peralatan untuk melaut.

“Jika Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) mengatakan kapal yang kapasistas kecil adalah 10 ton. Sementara kapal  – kapal yang ada di Pantura Subang maksimal hanya 2 ton ikan atau setengah kuintal kapasitas tangkapnya,” papar dia.

Akibat rusaknya mangrove di sekitar pesisir juga mengharuskan mereka melaut lebih jauh. Dengan peralatan dan perahu kecil mereka pun kadang pulang dengan hasil yang kurang memuaskan. Dari segala keterbatasan tersebut kehidupan nelayan disana mau tidak mau harus mendapat penghasilan dan oleh karena itu banyak yang membuka lahan tambak dengan konsekuensi menebang hutan mangrove.

Usamah berujar sebetulnya di daerah sana sudah banyak tokoh masyarakat yang peduli tetapi hambatan mereka yakni belum kuat untuk mengajak masyarakat  yang lain. Seharusnya yang perlu ditekankan disini bahwa masyarakat setempat adalah subjek utamanya.

“Mereka yang mengalami, mereka yang merasakan dan mereka juga pun yang merasakan perubahan. Jadi dari perbaikan harus timbul dari masyarakat itu sendiri. Tetapi tidak cukup dari kesadaran masyarakat tapi juga harus ada dari peran semua pihak termasuk pemerintah,” ucap dia.

Dari penuturan masyarakat setempat, kata Usamah, banyak program – program pemerintah yang kurang tepat sasaran. Program tersebut misalnya pemerintah memberikan bantuan seperti jaring baru, keranjang baru dan sebagainya.

Menurut mereka, untuk mendapatkan barang tersebut mereka bisa membeli dari hasil melaut mereka. Tetapi yang dibutuhkan para nelayan di Pantura adalah pemerintah menindak oknum – oknum mengambil pukat – pukat yang merugikan masyarakat.

“Soal penegakan hukum dan pengawasan laut adalah urusan diluar kontrol kami. Dan untuk batuan berupa barang, kami masih mampu membelinya. Jadi menurut saya, pemerintah juga harus tegas soal permasalahan tadi. Pola kebijakannya jangan top-down tetapi harus muncul dari kondisi yang terjadi di masyarakat,” kata dia.

Kembali ke Bahari

Kondisi pesisir Pantai Utara (Pantura) di Desa Mayangan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tahun 2015. Nampak jelas kondisi hutan mangrove sebagian besar dalam kondisi rusak parah. foto: Google Earth

Di tempat yang sama Budayawan Sunda, Aat Soeratin, mengaku prihatin dengan fenomena kerusakan alam yang terjadi di pesisir Indonesia. Padahal sejatinya Indonesia adalah negara bahari. Akan tetapi segala urusan lebih dibahas tentang daratan saja. Jawa Barat dianugrahi kekayaan alam yang cukup melimpah mulai dari kawasan hulu yang subur dengan dikelilingi gunung – gunung api hingga garis pantai yang terbentang luas hingga ke Bali.

“Sudah seharusnya perhatian kita tidak hanya melihat daratan saja. Persoalan kita tidak hanya disana. Di pesisir laut pun adalah urusan kita, sebab NKRI terdiri dari pulau – pulau. Maka, mari kita semangatkan kembali bahari kita sesuai dengan deklarasi Juanda,” kata Aat.

Dia juga menghimbau kepada seluruh elemen untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan mulai dari hulu hingga ke hilir. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebab urusan lingkungan merupakan urusan kehidupan serta tidak dititikberatkan pada satu kawasan saja tetapi menyeluruh.

Sumber: mongabay

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.